Berita

Progres pengerjaan dan pembukaan lahan untuk pembangunan Jalan Trans Mentawai menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Pendekatan emosional yang dilakukan tim Dinas Pekerjaan Umum (PU) yang didukung Bupati Kepulauan Mentawai membuat pembebasan lahan untuk rencana pembangunan jalan Trans Mentawai, nyaris tanpa hambatan. Trans Mentawai diharapkan dapat memudahkan akses mobilisasi masyarakat setempat terutama di empat pulau besar, yakni Pulau Sipora, Pulau Siberut, Pulau Pagai Utara, dan Pulau Pagai Selatan.

Kepala Dinas PU Kabupaten Kepulauan Mentawai, Ir. Elfi, MM, dalam perbincangannya dengan mimbarsumbar.id menjelaskan bahwa dari total 393,2 kilometer panjang jalan Trans Mentawai, hingga saat ini sudah berhasil dibuka lahan dalam bentuk jaklan tanah sepanjang 292,1 KM, dengan 85,3 dalam kondisi yang sudah teraspal. Lalu sekitar 9,9 KM sudah dalam pengerasan yang ditebari kerikil dan siap untuk diaspal.

“Total anggaran yang diperlukan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) sebesar 700 miliar lebih hingga pengerjaan selesai yang ditargetkan pada awal 2024 dan sudah bisa dilalui. Tahun 2021 ini, kembali diluncurkan dua paket pekerjaan sepanjang 89 KM,” terang Elfi.

Ditambahkan Elfi, dari rencana panjang jalan Trans Mentawai 393,2 KM, terdapat sekitar 10 jembatan besar dengan panjang 45-60 meter. Bahkan sebagian besar dari jembatan yang tersebar di lima kecamatan itu sudah selesai dikerjakan.

“Sejak dimulai pengerjaannya hingga saat ini, telah menyedot dana APBN sekitar 500 miliar. Bahkan khusus untuk Pulau Sipora, pengerjaan sudah rampung 100 persen dan nyaris tak ada desa yang tidak bisa dilewati dengan mobil apalagi sepeda motor,” ungkap Elfi.

Menariknya, Elfi menyebutkan pembebasan lahan untuk pembangunan jalan Trans Mentawai, nyaris tanpa ganti rugi. Pemkab Mentawai bersama Dinas PU Mentawai cukup memberikan pemahaman pada masyarakat akan dampak positif dari keberadaan ini bagi masyarakat.

“Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat ini, kita juga menggandeng anggota DPRD dapil setempat. Karena, akan banyak dampak positif dari keberadaan jalan ini bagi masyarakat serta bisa keluar dari keterisoliran. Ternyata masyarakat Mentawai lebih menerima, karena mereka ingin maju dan berkembang. Apalagi dengan terbukanya jalan ini, harga barang tentu akan jauh lebih murah. Tentu masyarakat juga yang akan menikmati,” terang Elfi.

Karena pembangunan jalan Trans Mentawai murni didanai pemerintah pusat, lanjut Elfi, maka Pemkab Mentawai hanya menyediakan anggaran dalam APBD hanya untuk pembangunan jalan sayapnya yang berakses ke Trans Mentawai. Dengan begitu, mobilisasi masyarakat yang akan menjual hasil kebunnya juga bisa lebih cepat dengan biaya yang murah.

“Alhamdulillah sejak proyek Trans Mentawai dikerjakan tidak ada gangguan terutama soal pembebasan tanah untuk jalan ini. Bahkan masyarakat di Mentawai sangat berharap Trans Mentawai selesai secepatnya dan berterimakasih sangat kepada Presiden RI, karena Pak Joko Widodo memberikan perhatian khusus terhadap proyek ini,” tambahnya.

Jalan Trans Mentawai adalah jalan poros yang membelah empat pulau utama di Kabupaten Kepulauan Mentawai, yang akan menjadi jalan nasional. Sehingga untuk beberapa tahun ke depan, diharapkan seluruh gugus pulau di Mentawai sudah terkoneksi. Pembangunan Jalan Trans Mentawai sudah dimulai sejak 2013 yang ditargetkan selesai dan tersebar di empat pulau besar (Siberut, Sipora, Pagai Utara, dan Pagai Selatan). Jalan ini juga diharapkan jadi pendukung percepatan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Mentawai.

Sumber : www.mimbarsumbar.id

Mengawali tahun anggaran 2022 Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Mentawai tengah melakukan percepatan pelelangan pekerjaan dengan target seluruh pekerjaan fisik yang dilaksanakan secara kontraktual direncanakan dapat terkontrak paling lambat tanggal 31 Maret 2022. Hal ini dilatarbelakangi antara lain agar waktu pelaksanaan pekerjaan fisik dapat berlangsung sebelum musim penghujan atau cuaca ekstrim tiba yaitu bulan Oktober – Desember.

Hal tersebut disampaikan oleh Asmen Simanjorang saat pertemuan dengan media ini di ruang kerjanya rabu (02/03).

Dalam kesempatan tersebut, Asmen Simanjorang juga menyampaikan beberapa hal tentang pelaksanaan proyek di Dinas PUPR di wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Khusus untuk awal tahun ini, percepatan pelaksanaan pekerjaan ini juga dimaksudkan sebagai antisipasi atas kemungkinan adanya kebijakan pemerintah pusat untuk memotong anggaran khususnya anggaran yang bersumber dari Dana DAK sebagaimana pernah terjadi pada tahun anggaran 2020, dimana anggaran kegiatan yang dibiayai dengan Dana DAK yang tidak terkontrak sebelum tanggal 31 Maret 2020 dilakukan pemotongan oleh pemerintah pusat sebagai dampak dari pandemi covid 19″.

“Untuk merealisasikan maksud tersebut maka setiap Kepala Bidang selaku Kuasa Pengguna Anggaran selain menandatangani Perjanjian Kinerja juga diminta untuk membuat komitmen tertulis dalam bentuk fakta integritas yang pada pokoknya adalah komitmen untuk mempercepat proses pelaksanaan program/kegiatan tahun anggaran 2022 terutama kegiatan fisik”, paparnya.

Selanjutnya ditambahkan, “hal ini juga sejalan dengan kebijakan di tingkat kabupaten dimana setiap Kepala OPD menandatangani fakta integritas terkait hal yang sama. Adapun program dan kegiatan tahun anggaran 2022 adalah antara lain pembangunan dan peningkatan jalan yang lokasinya sebahagian besar berada di ruas jalan Trans Mentawai, peningkatan kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum Tuapejat dan Sioban serta peningkatan jaringan irigasi di Saumanganyak. Sebahagian besar anggaran untuk program dan kegiatan tersebut bersumber dari Dana DAK”.

“Adapun kegiatan yang dibiayai dari Dana DAU lebih diutamakan kepada kegiatan pemeliharaan infrastruktur. Pada tahun anggaran 2022 Dinas PUPR mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 88.853.812.737. Menyangkut pelaksanaan program/kegiatan tahun anggaran 2021 telah terlaksana dengan serapan anggaran sebesar 88 persen. Salah satu evaluasi dlm pelaksanaan program dan kegiatan tahun lalu adalah perlunya percepatan tender terutama tender kegiatan fisik”, terang Asmen.

Kemudian disebutkan juga bahwa pada dasarnya media merupakan mitra bagi kami, jadi saya pribadi memang sangat berharap media bisa membantu dengan tetap menjalin komunikasi yang baik antara kita selaku dinas PUPR dan media sebagai controlnya.

“Kita di sini, siap berkomunikasi dengan siapa saja yang akan memberikan masukan menyangkut pembangunan infrastruktur di wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai ini, Kita tidak menampik adanya kekurangan dan kesalahan di lapangan, mari kita bicarakan, dan kami akan coba benahi ini dan kedepan kita berharap semua pekerjaan bisa terlaksana dengan maksimal sesuai dengan yang kita targetkan”, papar Asmen Simanjorang.

Diakhir pembicaraan, Asmen juga meminta Investigasi.news untuk ikut mengawasi dan siap mengontrol pekerjaan proyek di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Kalau ada temuan atau pekerjaan yang tidak sesuai laporkan langsung kita akan carikan solusinya”, tegas Asmen.

Sumber : Investigasi.news